KPK Sepakat Jokowi: Penegak Hukum Peras Masyarakat Adalah Musuh Negara

 

GTOPNEWS.COM – KPK sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aparat penegak hukum yang menakut-nakuti dan kemudian memeras pengusaha, masyarakat dan kalangan eksekutif (pemerintah) adalah musuh negara.

Jubir KPK Ali Fikri mengatakan aparat penegak hukum seharusnya tidak menyalahgunakan kewenangan yang berdampak pada terganggunya iklim usaha dan program pembangunan.

"Kewenangan besar yang dimiliki para penegak hukum hendaknya tidak disalahgunakan untuk menakuti pihak lain yang pada gilirannya berimplikasi terganggunya iklim usaha dan program-program pembangunan," kata Ali di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2020).

Ali mengatakan penyataan Jokowi itu membuktikan bahwa praktik-praktik tidak terpuji yang dilakukan aparat penegak hukum memang harus disikapi serius. Itu sebabnya semua aparat penegak hukum senantiasa berperilaku baik supaya terhindari dari ancaman sebagai musuh negara.

Menurut Plt Jubir KPK setidaknya ada beberapa hal yang ditegaskan kembali oleh Presiden, di antaranya mengingatkan kepada semua aparat penegak hukum bahwa dalam upaya penegakan hukum terlebih dalam pemberantasan korupsi tentu harus didukung dengan perilaku baik para aparat penegak hukum.

KPK mendorong para aparat penegak hukum bersikap objektif dan profesional dalam menangani kasus yang melibatkan sesama aparat penegak hukum.

KPK  juga mendorong APH dalam penanganan perkara terutama kasus yang melibatkan oknum penegak hukum tentu harus ditangani dengan lebih serius, objektif, dan profesional.

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan tak akan menoleransi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan regulasi untuk menakut-nakuti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.  "Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran ini," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam aksi nasional pencegahan korupsi seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8). Jokowi mengingatkan penyalahgunaan regulasi ini akan berdampak pada agenda pembangunan nasional. Pembangunan menjadi lambat karena para pejabat merasa ketakutan. (syam/TN)