Cegah Korupsi dalam Pilkada 2020, KPK Minta Petahana Tak jadi Ketua Tim Gugus Tugas

 

GTOPNEWS.COM – Untuk mencegah terjadinya korupsi dan kecurangan di tengah penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, KPK menyampaikan sejumlah rekomendasi.  

Pertama, berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karena lembaga itu, memiliki kemampuan untuk mentrace transaksi-transaksi keuangan yang memungkinkan digunakan sebagai money politic.

‘’Yang bisa mengamati dan menilai transaksi-transaksi itu, hanya PPATK. Maka perlu diajak koordinasi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020," kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatanj, Jumat (11/9/2020).

Ia mengatakan peluang terjadinya politik uang dalam Pilkada 2020 terbilang cukup besar. Hasil kajian KPK menunjukkan sekitar 82 persen calon kepala daerah didanai oleh sponsor.

"Nanti pasti ada aliran-aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah, " ujar Ghufron.

Kedua, membuat peta risiko praktik korupsi atau penyimpangan dalam penyelenggara pilkada berdasarkan karakteristik wilayah. Pemetaan itu diperlukan karena karakteristik kerawanan di setiap daerah pasti berbeda. Ketiga, pengawasan ketat atas dana bantuan khususnya penyalahgunaan anggaran dan distribusi bantuan sosial.

Kondisi pandemi Covid-19 saat ini katanya kerap dimanfaatkan calon kepala daerah petahana untuk mengobral bantuan-bantuan sosial. Larangan menempel materi kampanye seperti foto atau jargon calon kepala daerah pada bantuan sosial dinilai masih bisa diakali oleh para petahana dengan memperbanyak bantuan bagi masyarakat.

"Sudah dilarang tapi momen ini mau tidak mau tetap bisa digunakan," jelasnya.

Keempat, mengintegrasikan bantuan sosial melalui gugus tugas di masing-masing daerah serta melarang kepala daerah menjadi kepala gugus tugas daerah.

Hal itu supaya gugus tugas murni dan objektif melakukan kegaitan-kegiatannya demi kemanusiaan tidak ada sangkut pautnya dengan pilkada. Namun, hal itu dinilai sulit diterapkan karena gugus tugas dibentuk oleh pemerintah daerah. (syam/TN)