Dua PNS Diperiksa KPK terkait Aliran Dana Lahan Sawit Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi

 

GTOPNEWS.COM - Jumadi dan Hilman Lubis, pegawai negeri sipil (PNS) Padang Lawas Sumatera dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa dalam kasus suap dan gratifikasi Rp 46 miliar yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, keduanya diperiksa terkait adanya dugaan aliran dana dari hasil perkebunan sawit yang dinikmati oleh tersangka Nurhadi  (NHD).

"Jumadi dan Hilman Lubis diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi),’’ kata Ali di Jakarta, Sabtu (26/9/2020).

Dalam pemeriksaan itu penyidik menggali pengetahuan kedua saksi mengenai dugaan aliran dana dari hasil perkebunan kebun sawit yang dinikmati tersangka dan pihak-pihak lainnya.

‘’Dua orang saksi itu diduga mengetahui mengenai aliran dana tersebut. Itu sebabnya keduanya dipanggil untuk didalami keterangannya," ujarnya. 

Dalam kasus ini KPK dua kali menyita lahan kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Lahan pertama sekitar 530,8 hektare dan kedua 33.000 meter persegi. KPK juga menyita vila milik Nurhadi di Megamendung Bogor, dan sejumlah mobil mewah miliknya.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Nurhadi, menantunya Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto, sebagai tersangka.

Nurhadi dan Herbiyono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA tahun 2011-2016, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Sampai kemarin Hiendra masih daam pengejaran.

Suap itu pengurusan perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) sebesar Rp 14 miliar, perkara perdata sengketa saham PT MIT Rp 33,1 miliar dan gratifikasi terkait perkara di pengadilan Rp 12,9 miliar. Sehingga totalnya Rp 46 miliar.

Terkait aset-aset itu, KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mengembangkan kasus Nurhadi ke arah dugaan pencucian uang (TPPU). (syam/TN).