Penipuan Modus Bantu Isi LHKPN, KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Waspada

 

GTOPNEWS.COM – KPK mengingatkan calon kepala daerah (Cakada) agar hati-hati ketika menerima tawaran oknum yang mengatasnamakan pegawai KPK atau bekerja sama dengan KPK. Sebab saat ini ada oknum yang mengatasnamakan pegawai KPK membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Cakada dengan imbalan sejumlah uang.

"Saat ini memang KPK sedang membuka pendaftaran LHKPN bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Hal itu sebagai persyaratan pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2020).

Ia mengatakan sesuai surat edaran pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020, penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id

KPK tidak pernah memungut biaya administrasi untuk layanan publik yang disediakan bagi masyarakat, termasuk dalam pengisian LHKPN.

"KPK mengingatkan bahwa saat ini terdapat beberapa pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK atau mitra kepanjangan KPK yang dapat membantu dalam pengisian LHKPN untuk calon kepala daerah dengan meminta sejumlah biaya," katanya. Belakangan KPK menerima informasi tentang adanya oknum-oknum yang mengaku pegawai atau mitra KPK di Banten dan Jawa Barat. Oknum tersebut mengaku dapat membantu mengisi LHKPN secara online untuk mendapatkan tanda terima LHKPN, atau mengaku dapat membantu menghindari proses pemeriksaan LHKPN.

Dengan peristiwa ini, KPK meminta masyarakat berhati-hati. Bila masyarakat mendapati para pihak yang mencurigakan atau ada indikasi mencari keuntungan pribadi/golongan dengan menggunakan nama KPK, silakan melaporkan kepada pihak kepolisan, atau menghubungi KPK melalui call center KPK di 198.

KPK masih menunggu dan meminta calon kepala daerah yang belum melaporkan harta kekayaannya, agar segera menyampaikan kepada KPK. (syam/TN)