704 Kasus Suap Proyek Menjerat Kepala Daerah di 26 Provinsi

 

GTOPNEWS.COM – Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, sejak 2004 sampai 2020 pihaknya menemukan banyak kasus yang melibatkan kepala daerah.  Kasus paling banyak yang menjerat kepala daeah itu adalah suap.

‘’Kasus suap ini paling mendominasi. Bahkan tercatat di Devisi Penindakan KPK ada 704 kasus suap yang menjerat kepala daerah,’’ kata Firli dalam webinar dengan seluruh calon kepala daerah dengan tema 'Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas Melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas', Selasa (20/10/2020)..

Ia mengatakan dari 704 kasus suap itu, sebanyak 224 kasus di antaranya terkait dengan proyek-proyek pengadaan barang/jasa, 48 kasus berupa penyalahgunaan anggaran, dan 36 kasus menyangkut TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).

Di bagian lain Firli menyebut dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 24 provinsi di antaranya terjadi tindak pidana korupsi. Data itu tercatat di Devisi Penindakan KPK terjadi sejak 2004 sampai 2020.

"Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah di antaranya pernah terlibat korupsi, ini memprihatinkan bagi kita," ujar Firli

Firli mengungkap, dari sebaran 26 provinsi yang terjadi tindak pidana korupsi itu, paling banyak terjadi di Jawa Barat, yakni 101 kasus. Berikutnya Jawa Timur 93 kasus, disusul kemudian 73 kasus di Sumatera Utara.

Lalu di Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 64 kasus, DKI Jakarta 61 kasus, Jawa Tengah 49 kasus, Lampung 30 kasus, Sumatera Selatan 24 kasus, Banten 24 kasus, Papua 22 kasus, Kalimantan Timur 22 kasus, Bengkulu 22 kasus, Aceh 14 kasus, Nusa Tenggara Barat 12 kasus, Jambi 12 kasus, dan Sulawesi Utara 10 kasus.

Kemudian Kalimantan Barat 10 kasus, Sulawesi Tenggara 10 kasus, Maluku 6 kasus, Sulawesi Tengah 5 kasus, Sulawesi Selatan 5 kasus, Nusa Tenggara Timur 5 kasus, Kalimantan Tengah 5 kasus, Bali 5 kasus, dan Sumatera Barat 3 kasus.

Firli berharap, untuk delapan provinsi yang belum ditemukan tindak pidana korupsi,  KPK akan terus membantu memperbaiki pengelolaan anggaran, proyek dan lainnya dari korupsi dan akan terus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai sektor.

"Ada delapan provinsi yang tidak ada kasus korupsi, mudah-mudahan pencegahannya berjalan karena KPK akan terus intervensi terkait dengan program itu," ujar Firli. (syam/TN)