Bank Pembangunan Daerah, Wakil Ketua KPK Alex: Rentan Jadi Subjek Korupsi

 

GTOPNEWS.COM - Pegawai dan korporasi bank pembangunan daerah ( BPD) rentan menjadi subyek tindak pidana korupsi.

Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat koordinasi dengan 27 BPD dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Kamis (2/10/2020).

Alex mengatakan, ada banyak sumber dana yang dapat dikorupsi di BPD seperti asuransi, kredit fiktif, dana alokasi khusus (DAK), dan lainnya.

 "Sumber dana korupsi di BPD di antaranya adalah asuransi, baik kredit maupun cash in transit, kredit fiktif, dan fee agar dana bagi hasil atau dana alokasi khusus tidak ditempatkan di bank lain," kata Alex.

Alex menjelaskan sejumlah korupsi di BPD antara lain terkait pengadaan barang dan jasa dengan melakukan rekayasa lelang, dan mark up. Selain itu, ada juga praktik arisan proyek dan pemufakatan jahat dengan rekanan, suap dalam penganggaraan, dan gratifikasi.

Modus-modus korupsi itu, katanya, juga kerap ditemukan dalam perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD.

Alex mengingatkan potensi meningkatnya kerawanan korupsi di BPD di tengah masa Pilkada saat ini.

"Tingginya biaya politik yang harus disiapkan calon dan posisi petahana sebagai pihak yang terkait dengan BPD sebagai pemegang saham, tidak menutup kemungkinan BPD akan dimintai kontribusi baik secara sukarela maupun dengan sedikit paksaan," ujar Alex. Oleh karena itu, Alex menegaskan pentingnya integritas pegawai BPD. Sebab ia menyebut seringkali ada gratifikasi dari debitur kepada pegawai dalam pemberian kredit. Dampaknya, pegawai tersebut akan segan jika debitur mengalami kredit macet.

Pihaknya meminta ada regulasi tegas yang melarang pegawai menerima sesuatu. "Semua pegawai yang bekerja di perbankan, harus mempunyai integritas tinggi," ujarnya. Ketua Umum Asbanda Supriyatno, menyatakan pihaknya telah menerapkan praktik prudential banking dengan melakukan penguatan integritas kepada BPD se-Indonesia bekerja sama dengan KPK.

 Antara lain dalam menyiapkan sistem dan kebijakan terkait LHKPN, pengendalian gratifikasi, implementasi dan revitalisasi whistleblowing system yang dapat digunakan oleh BPD seluruh Indonesia, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan pejabat di lingkungan BPD. (syam/TN)