Empat Modus Pelanggaran Calon Kepala Daerah Petahana di Pilkada 2020

 

GTOPNEWS.COM - Ketua  KPK Firli Bahuri mengatakan beberapa modus pelanggaran bisa saja dilakukan kepala daerah petahana dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Modus pertama  adalah saat ada anggaran bantuan sosial sering disalahgunakan untuk cari dukungan. Dan saat   penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ada saja penyimpangan yang dilakukan.

"Penyusunan anggaran dan APBD itu biasanya ada saja penyimpangan yang terjadi," kata Firli dalam acara Kampanye Virtual Netralitas ASN di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Kedua adalah modus mengumpulkan aparatur sipil negara (ASN) untuk meminta dukungan disertai ancaman pindah jabatan apabila ASN tidak lagi mendukung petahana. "Tidak boleh mengintimidasi untuk memilih calon tertentu. Dan intimidasi merupakan modus yang sering terjadi," ujarnya.

Modus ketiga adalah, penyalahgunaan fasilitas kantor seperti mobil, atau hal lainnya yang dimiliki pemerintah. Adapun modus keempat adalah penyalagunaan izin pengelolaan sumberdaya alam.

"Ada sistem kebut setoran, kejar ini mau pilkada cepat-cepat keluarkan izinnya, ada negosiasi disitu," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, calon kepala daerah di pilkada 2020 lebih berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang.

Ia mengatakan petahana rawan memanfaatkan momen pandemi Covid-19 untuk kepentingan politiknya. Dengan adanya akses di pemerintahan daerah, kepala daerah petahana berpeluang memanfaatkan pemberian bantuan sosial penanganan Covid-19 untuk menarik atensi pemilih.

"Potensi pelanggaran yang akan terjadi pada pemilihan Desember ini pertama adalah abuse of power oleh petahaha," kata Abhan dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Rabu (10/6/2020).

"Jadi saat ini bansos Covid ini banyak, kemudian petahana punya akses banyak juga, maka harus dibedakan mana bansos mana kepentingan politik," ujarnya. (syam/TN)