KPU Ajak Pemilih Tolak Politik Uang

 

GTOPNEWS.COM - Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Ilham Saputra mengingatkan seluruh pasangan calon dan para pemilih dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 agar mewujudkan pilkada berintegritas.

KPU menyampaikan kepada konstituen dalam setiap program pendidikan pemilih untuk menolak politik uang.

“Kami menegaskan tolak politik uang dalam setiap sesi pendidikan pemilih oleh KPU. Kami juga mendorong peserta Pilkada menandatangani pakta integritas,’’ kata Ilham dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, Selasa (20/10/2020).

Webinar itu diikuti seluruh calon kepala daerah di 270 daerah peserta Pilkada Serentak 2020. Ikut menyampaikan pembekalan adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan KPK.

Ilham mengatakan, bahwa KPU telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam), di mana salah satu tujuannya adalah mendorong keterbukaan peserta Pilkada terhadap aliran dana kampanyenya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, kualitas dan integritas pemilihan di tingkat daerah merupakan salah satu indikator kesuksesan demokrasi.

Penyelenggaraan Pilkada berintegritas menurutnya merupakan syarat mutlak terwujudnya pilkada berkualitas. Politik uang dinilainya sebagai pelecehan terhadap kecerdasan pemilih yang merusak tatanan demokrasi dan meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dampak politik uang juga dinilai mematikan kaderisasi politik, kepemimpinan tidak berkualitas, merusak proses demokrasi, pembodohan rakyat, biaya politik mahal yang memunculkan politik transaksional, dan korupsi dimana anggaran pembangunan dirampok untuk mengembalikan hutang ke para cukong.

Pembekalan terakhir disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito mengatakan kesuksesan Pilkada merupakan orkestrasi dari sejumlah elemen, baik pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan masyarakat.

Dari sisi anggaran misalnya, Tito mengatakan pemerintah pusat telah menganggarkan dana dari APBN, dan telah pula ditransfer ke daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada.

Berdasarkan data per-Oktober 2020, kata Tito, realisasi APBN 2020 untuk penyelenggaraan pilkada telah mencapai 98,04 persen.

Anggaran APBN 2020 untuk Pilkada adalah sebesar Rp 15,19 triliun, dengan realisasi serapan sebanyak Rp 14,89 trliun. Jadi, anggaran yang belum ditransfer adalah Rp 297,87 miliar. (syam/TN)