Itung Dana Kampanye Dorong Calon Kepala Daerah Lakukan Korupsi

 

GTOPNEWS.COM – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meminta para calon kepala daerah jika terpilih agar tidak memikirkan biaya kampanye yang dikeluarkan. Sebab hal itu dapat menyebabkan korupsi dari berbagai sumber anggaran.

"Kalau sudah mikirnya modal, ini bukan pejabat publik. Ini pedagang, kalau pedagang. Maka jangan duduk sebagai pejabat publik," kata Ghufron dalam acara Webinar Pembekalan Pilkada, Kamis (12/11/2020).

Pembekalan itu diikuti para calon kepala daerah dari provinsi Bengkulu, Riau, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat.
Ghufron menyatakan menjadi pejabat publik adalah untuk melayani publik, bukan untuk menambah pundi-pundi harta.

"Kalau ingin naik hartanya, jangan pilih jadi pejabat publik. Pejabat publik itu pejabat yang melayani," kata Ghufron dalam webinar yang disiarkan melalui akun Youtube KPK.

Menurut Ghufron pejabat publik seharusnya menjadi orang yang banyak menyebar kebaikan. Melayani kepentingan publik dengan semangat pelayanan, bukan orang yang senang hidup bermewah-mewahan. "Sebaik-baik kita adalah yang paling banyak kebaikannya kepada orang lain. Tidak sebaliknya justru berburu harta dari anggaran. Kalau masih begitu jangan jadi pejabat," ujar Ghufron.

Diingatkan jika kepala daerah tertangkap KPK karena korupsi, risikonya tidak ditanggung sendiri. Tetapi keluarga, anak cucu, ikut menanggungnya.

Ia mengatakan, kehidupan seorang pejabat publik memang berbeda dengan kehidupan seorang pengusaha yang dapat bermewah-mewahan tanpa harus khawatir tersandung masalah hukum.

Misalnya, pengusaha tidak perlu melaporkan kekayaannya dan tidak perlu khawatir ketika menerima sumbangan atau hadiah yang mesti dilaporkan sebagai gratifikasi oleh seorang pejabat.

"Kalau masih bersenang-senang, bermewah-mewahan, jadi selebriti saja, jadi pengusaha enggak masalah," kata Ghufron. (syam/TN)