KPK Periksa Wali Kota Banjar Terkait Pencairan Termyn Proyek – proyek di Dinas PUPR

 

GTOPNEWS.COM - Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa terkait dugaan kasus jual beli proyek di Dinas PUPR Kota Banjar.

Saat dirinya diperiksa di Kantor Perwakilan BPKP Jabar, Kamis (12/11/2020), Ade Uu dikonfirmasi terkait dokumen-dokumen catatan keuangan (pencairan termyn) proyek-proyek di Dinas PUPR itu.

"Yang pasti dikonfirmasi mengenai catatan keuangan dari dokumen-dokumen yang disita KPK," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2020).

Ia mengatakan Wali Kota Ade Uu diduga mengetahui pencairan termyn dari proyek-proyek di Dinas PUPR. Karena dari dokumen keuangan yang disita KPK, laporan mengenai pencairan proyek – proyek fisik di Dinas PUPR itu, selalu dilaporkan Bagian Keuangan ke bupati.

‘’Itu sebabnya Wali Kota Ade Uu didalami keterangannya mengenai hal itu,’’ ujar Ali.

Sementara itu penyidik juga memeriksa Enang Supyana, Direktur PT Harisma Bakti Utama Divisi Operasional BPD Jawa Barat dan Banten.

"Enang dikonfirmasi terkait proyek-proyek yang dilelang Dinas PUPR dan dugaan adanya pemberian gratifikasi kepada pihak tertentu di Pemkot Banjar," kata Ali Fikri.

Endang Pandi, eks Kabid Pengairan Dinas PUPR juga didalami keterangannya terkait proyek- proyek yang dilelang Dinas PUPR Banjar.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan KPK di Kota Banjar terkait proyek pekerjaan (jual beli proyek-red) infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 - 2017.

Selain memeriksa saksi-saksi, sebelumnya Tim KPK sempat melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Kota Banjar, termasuk pendapa Wali Kota dan kantor Dinas PUPR Kota Banjar.

Dalam penggeledahan itu, Tim KPK mengamankan sejumlah dokumen penting untuk barang bukti (BB) terkait proyek-proyek yang tengah disidik, (syam/TN)