KPK Pantau Kasus Bansos Kemensos Sejak Awal Covid-19

 

GTOPNEWS.COM - KPK sudah mendeteksi sejak awal dugaan kasus suap dalam pelaksanaan program bansos di Kementerian Sosial ( Kemensos).

Demikian dikatakan Ketua KPK Firli Bahuri ketika konferensi pers di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020) dini hari tadi.

Ia mengatakan perlindungan sosial dan bansos menjadi salah satu area rawan korupsi. Itu sebabnya sejak awal KPK menyampaikan ke pusat dan daerah terhadap titik-titik rawan akan terjadi korupsi. Salah satunya adalah terkait perlindungan sosial dan bansos itu.

"KPK sudah mendeteksi dari awal. Hari ini kita ungkap telah terjadi tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa bansos," kata Firli.

Pengungkapan itu lanjutnya, merujuk kepada dugaan penerimaan suap oleh para penyelenggara negara dalam pekerjaan bansos di Kemensos tahun anggaran (TA) 2020.

Firli mengatakan KPK telah menerbitkan beberapa aturan mengenai bansos ke pusat dan daerah. Aturan itu dikeluarkan sebagai upaya pencegahan korupsi di dunia bansos akibat Covid-19. Karena KPK melihat celah-celah korupsi dalam bansos di Kemensos maupun di daerah.

‘’Bahkan kami dengan tegas mengingatkan agar tidak korupsi bansos Covid-19 karena hukumannya mati. Tapi ternyata masih ada yang nekat korupsi,’’ ujar Firli.

KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang/jasa terkait bansos penanganan Covid-19. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas OTT KPK, Jumat-Sabtu (4-5/12/2020) dinihari.

KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima Mensos JPB, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bansos Covid-19 MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi AIM dan HS dari kalangan vendor. (syam/TN