KPK Dalami Penerimaaan Uang Bupati Puput dari Jual Beli Jabatan di Pemkab Probolinggo

GTOPNEWS.COM -  Sedikitnya tujuh orang pejabat dan seorang dari unsur swasta dipanggil penyidik KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Mereka dipanggil untuk diperiksa dalam kasus suap jual beli jabatan, gratifikasi, dan TPPU Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS).

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, mereka didalami keterangannya mengenai dugaan penerimaan sejumlah uang terkait pengangkatan penjabat kepala desa dan mutasi jabatan di Pemkab Probolinggo.
"Mereka hadir semua memberikan kesaksiannya. Saksi-saksi itu dikonfirmasi mengenai dugaan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka PTS dan tersangka HA (Hasan Aminuddin) melalui beberapa pihak terkait pengangkatan pj kepala desa dan mutasi jabatan di Pemkab Probolinggo," kata Ali Fikri di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021).

Ia menjelaskan pemeriksaan para saksi itu kali ini dilakukan di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/10.2021). Mereka diperiksa untuk tersangka Puput Tantriana Sari.

Saksi-saksi itu adalah Kadinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Probolinggo Edy Suryanto, Camat Ponirin, Camat Besuk Puja,
Camat Pajarakan Rachmad Hidayanto,
Camat Banyuanyar Imam Syafii,
Asisten Pemerintahan dan Kesra Heri Sulistyanto, dan Zulfikar Imawan Hir (wiraswasta)

Puput dan suaminya Hasan Aminuddin, untuk kali kedua ditetapkan KPK sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU.  

Sebelumnya KPK telah menetapkan 22 orang tersangka, termasuk Puput dan Hasan, sebagai penerima suap dalam kasus jual beli jabatan pejabat desa tahun 2021.

Menurut KPK, setiap ASN yang mengisi jabatan kepala desa dipungut Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare. (syam/TN)