KPK Periksa 4 Kontrator dalam Kasus Korupsi Bupati Banjarnegara di BPKP Jateng

 

GTOPNEWS.COM – Empat saksi dari kalangan kontraktor dalam kasus yang menjerat Bupati Banjarnegara, Jateng, Budi Sarwono dipanggil penyidik KPK. Mereka didalami keterangannya mengenai kasus proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018.

Saksi – saksi itu adalah Presiden Direktur PT Adi Wijaya Hadi Suwarno, Direktur CV Karya Bhakti Nursisi Budiono, Direktur CV Puri Agung Siti Rustansi l, dan Mistar, sopir Mistar PT Bumi Redjo. Sopir ini dipinjam namanya dijadikan Direktur Utama PT Sutikno Tirta Kencana.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan mereka diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati Banjarnegara  nonaktif Budhi Sarwono dan Kedy Afandi, orang kepercayaan bupati.

"Kali ini pemeriksaan berlangsung di Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Jalan Raya Semarang-Kendal KM 12, Semarang. Ya kita pinjam tempat di BPKP itu untuk memudahkan jalannya pemeriksaan," ujar Ali Fikri di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/10/2021).

Ia mengatakan saat ini untuk mempercepat pemberkasan pemeriksaan saksi-saksi dilakukan dengan cara jemput bola dengan meminjam tempat di beberapa lembaga penegak hukum terdekat. Bisa di Polres, Polda, Kejati, BPKP dan lainnya.

‘’Hal itu dimaksudkan supaya pemberkasan perkara ini bisa selesai tepat waktu,’’ kata Ali.

Sebelumnya Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek - proyek infrastruktur di Dinas PUPR Banjarnegara tahun anggaran 2017-2018.

Diduga Budhi turut serta dalam pemborongan atau pengerjaan proyek baik langsung maupun tidak langsung di Pemkab Banjarnegara. Dia ditersangkakan bersama Kedy Afandi selaku orang kepercayaannya.

Bila ditemukan bukti yang cukup tentang  adanya penyamaran aset hasil korupsi, Bupati Budhi bisa dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua KPK Firli Bahuri akan mengusut harta kekayaan Bupati Banjarnegara Budhi dengan memanggil saksi-saksi dari kalangan kontraktor, keluarga maupun pejabat di jajaran Pemkab Banjarnegara. Hal itu dilakukan karena ada indikasi bahwa Bupati Budhi tidak menyampaikan laporan LPKHN dengan benar ke KPK. (syam/TN)