Survei Kemendagri Diungkap KPK, Calon Bupati Minimal Bermodal Rp 30 Miliar
GTOPNEWS.COM - Para calon kepala daerah harus memiliki modal sedikitnya Rp 30 miliar untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota.
Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK Jalan
Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/10/2021).
Ia mengatakan hal itu ketika mengutip hasil survei Kemendagri tentang biaya
calon bupati/wali kota yang maju dalam pilkada.
"Dari survei Kemendagri itu, paling tidak calon bupati/wali kota
yang maju dalam pilkada menyediakan uang tunai paling sedikit Rp 30 miliar,"
kata Alex.
Alex mengatakan di beberapa daerah bahkan biaya
calon itu mencapai Rp 60 miliar – Rp 75 miliar.
Bahkan kalau ingin menang katanya, harus ada modal sebesar Rp 100
miliar.
Besarnya biaya itu dinilai sebagai pemicu kepala daerah melakukan tindak
pidana korupsi.
Ia menjelaskan, penghasilan seorang kepala
daerah selama 5 tahun tidak cukup untuk menggantikan besarnya biaya pencalonan yang
dikeluarkan.
Kalau biaya itu didapat dari sponsor, lanjut Alex, imbalannya adalah bagi-bagi proyek. Bahkan sejak
perencanaan APBD, proyek-proyek besar tersebut sudah ditentukan pemenangnya.
Alex menjelaskan bahwa hal seperti itu terjadi
di Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel. Itu sebabnya Tim Satgas Penindakan KPK datang
melakukan penangkapan terhadap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin.
"Di daerah lain juga seperti itu. Bahkan terkait
proses APBD nyaris sama. Kebanyakan proses lelangnya hanya formalitas. Malahan rata-rata
harga satuan merupakan perkiraan sendiri. Itupun sudah dimarkup, ditinggikan,’’ katanya.
Terkait dengan itu, pihaknya berharap Dinas PUPR dan Unit Layanan
Pengadaan Barang (ULP) di daerah-daerah bisa menjadi instansi pembina. Jangan sampai
justru ikut-ikutan dalam permainan markup harga satuan proyek.
‘’KPK terus mengamati proses lelang proyek-proyek pengadaan barang/jasa
di semua daerah. Bila menemukan markup seperti itu, Tim Satgas Penindakan
langsung bergerak,’’ ujarnya.
Selain itu menurut Alex serangan fajar menjadi
salah satu penyebab biaya politik mahal. Serangan fajar merupakan pemberian
uang kepada pemilih saat hari pencoblosan.
"Kita tahu ketika menjelang pemilihan atau
hari pencoblosan ada pemberian uang atau istilah umumnya serangan fajar. Itu
yang menyebabkan biaya politik menjadi sangat mahal," jelasnya.
Mengenai uang mahar dalam mencari kendaraan
politik disebutnya sudah menjadi hal yang lumrah.
"Meskipun tidak terungkap secara terbuka,
tapi kita semuanya mendengar. Dan hal itu sudah sering disampaikan calon-calon
kepala daerah," katanya. (syam/TN)
Post a Comment