Tangani Korupsi LNG Pertamina, KPK Merapat ke BPK

 

GTOPNEWS.COM - KPK akan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penanganan kasus korupsi pembelian liquefied natural gas atau gas alam cair (LNG) di PT Pertamina (Persero). Korupsi itu diduga merugikan negara Rp 2 triliun.

"Untuk pengumpulan data dan bukti, KPK juga terus koordinasi dengan Kejaksaan Agung yang lebih dulu mengusut kasus itu,’’ kata  Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2021).

Dalam koordinasi awal kata Jubir KPK Ali, Kejagung mempersilakan KPK mengadakan supervisi penanganan kasus itu.

‘’Sinergitas antar penegak hukum dalam menangani suatu perkara akan memperkuat dan memberikan manfaat optimal dalam pemberantasan korupsi,’’ katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan KPK mengambil alih atau supervisi kasus dugaan korupsi kontrak pembelian gas alam cair (LNG) dari Mozambik antara PT Pertamina dengan Mozambique LNG-1 Company.

Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, langkah itu diambil berdasarkan hasil koordinasi dengan KPK yang diketahui sama-sama melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi LNG.

Supaya tidak terjadi tumpang-tindih penanganan perkara, Kejaksaan Agung RI mempersilakan KPK melakukan penyidikan terhadap perkara itu.

Leonard mengatakan, kasus itu sebenarnya telah diputuskan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) untuk naik ke tahap penyidikan.

Kegiatan penyelidikan kasus itu lanjut Leonard dimulai 22 Maret 2021 atas dugaan indikasi fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan LNG portofolio di PT Pertamina (Persero).

Saat ini dilaporkan Kejagung, bahwa penyelidikan kasus itu selesai dan segera dinaikkan ke tahap penyidikan. Tapi karena KPK juga mengusut perkara tersebut, akhirnya penyidikan hingga penuntutan diserahkan ke KPK. (syam/TN)