Ketua KPK Ungkap Tarif Jual Beli Jabatan di Probolinggo-Bekasi di Hadapan Kepala Daerah se Provinsi Banten

GTOPNEWS.COM - Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap tarif dari kasus jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo Jatim dan Kota Bekasi, Jabar di hadapan Kepala Daerah se Provinsi Banten.

Orang nomor satu di KPK itu mengaku kaget atas muncul tarif jual beli jabatan dari tingkat kades hingga sekda.

"Terus terang saya kaget Bupati Probolinggo, memberikan tarif dari Pjs kepala desa Rp 20 juta/orang," kata Firli di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Jumat (25/2/2022).

Ia mengatakan di Probolinggo, setiap Pjs kepala desa masih diharuskan menyewa tanah bengkok seharga Rp 5 juta per hektare. Sedangkan di Probolinggo ada 300 lebih kepala desa. Uang itu disetorkan kepada salah satu kepala desa sebagai koordinatornya.

"Satu hektare Rp 5 juta, kalikan 300 kades, besar juga yang didapat Bupati Probolinggo," kata Firli.

Jual-beli jabatan di Probolinggo itu lanjutnya tidak berhenti disitu. Untuk jabatan dari kepala seksi (kasi) di Setda, kepala bagian (kabag), kepala dinas (kadis), hingga sekda, semuanya bertarif ratusan juta.

Untuk jabatan Kadinas dijual Rp 300, sekda Rp 360 - Rp 400 juta.

‘’Itu ada daftarnya dan kita sita untuk barang bukti. Jadi KPK tidak ngarang-ngarang, makanya ada 17 kepala desa yang kita tahan," ujarnya.

Bagaimana dengan di Kota Bekasi. Di daerah ini kata Firli, setiap kepala desa dan camat memiliki koordinator yang disebut sebagai ketua kelas. Segala kebutuhan kepala daerah dipenuhi melalui ketua kelas itu.

"Banyak sekali rawan-rawan korupsi di Banten ini. Ke depan hal itu jangan sampai terjadi lagi," kata Firli.

Kasus jual beli di Probolinggo melibatkan 22 tersangka. Selain Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, KPK mentersangkakan 20 orang terdiri dari 2 camat dan 18 ASN yang diposisikan sebagai Pjs Kades. (syam/TN)