KPK Tetapkan Bupati Bogor Ade Yasin dan 4 Auditor BPK Tersangka Suap WTP

 

GTOPNEWS.COM - KPK akhirnya menetapkan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin sebagai tersangka suap pengurusan audit laporan keuangan di Pemkab Bogor.

Bupati Ade adalah adik kandung eks Bupati Bogor Rahmat Yasin yang baru saja keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung akibat terjerat dalam kasus korupsi.

Bupati Ade sebagai politikus PPP ini  ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekdin PUPR Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Ihsan Ayatullah, dan PPK Dinas PUPR Bogor Rizki Taufik.

KPK juga menetapkan empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, tim auditor pemeriksa laporan keuangan Pemkab Bogor sebagai tersangka penerima suap.

Mereka adalah Anthon Merdiansyah selaku Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Barat, Ketua Tim Audit Interim BPK di Pemkab Bogor Arko Mulawan, dan dua pemeriksa dari BPK Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan  Gerri Ginajar Trie Rahmatullah.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan sebagai tersangka pemberi adalah AY (Ade Yasin) Bupati Bogor periode 2018-2023.

‘’Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan di Bogor," kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/4/2022) dini hari.

Dalam kasus ini Bupati Bogor Ade Yasin berkeinginan agar laporan keuangan Pemkab Bogor kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Bupati Ade sebelumnya mendapatkan laporan bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan bisa berdampak pada kesimpulan disclaimer.

Itu sebabnya Bupati Ade meminta jajarannya agar diupakan Pemkab Bogor kembali meraih predikat WTP. Hal ini kemudian membuat jajaran di Pemkab Bogor  bergerak melakukan kongkalikong dengan auditor BPK Perwakilan Jawa Barat.

Tim auditor dikondisikan hanya memeriksa SKPD tertentu yang membuat laporan keuangan Pemkab Bogor jelek. Namun dalam pelaksanaannya, auditor BPK menemukan kejanggalan dalam proyek pembangunan jalan di kawasan Pakansari senilai Rp 96,4 miliar di Dinas PUPR.

Meski demikian auditor BPK menyatakan siap mengkondisikan dengan meminta imbalan Rp 1,9 miliar. Uang itu diberikan  mingguan selama proses pemeriksaan berlangsung dari Februari-April 2022.

Sebelumnya, Bupati Ade diamankan KPK bersama 11 orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan di Bogor, Selasa – Rabu (26-27/4/2022).

KPK mengamankan Rp 1,24 miliar dalam kegiatan tangkap tangan itu.

Untuk kepentingan proses penyidikan para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari ini, sampai dengan 26 Mei 2022. (syam/TN)