KPK Minta Regulasi Diubah Karena Nilai Penetapan Petugas Haji Tak Transparan

 

GTOPNEWS.COM – Kementerian Agama (Kemenag) diminta KPK membuat regulasi baru dan melakukan seleksi ketat bagi petugas haji di pusat maupun daerah.

"Salah satu contoh yang kita sampaikan tentang efisiensi internal. Temuan kita bilang penetapan petugas haji tidak optimal dan tidak transparan untuk dua, terutama petugas pembimbing ibadah haji baik di Arab Saudi, di kloter, maupun dan tim pembimbing haji daerah," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023).

Menurut Pahala, seleksi dan regulasi yang jelas ini dilakukan untuk mengurangi kecurangan dalam keberangkatan haji.

Dia mengatakan masih banyak keluarga kepala daerah yang semestinya tidak pergi haji, namun bisa berangkat karena minimnya regulasi dan pengawasan.

"Kita bilang ini beban kerjanya dilihat sehingga kita tahu berapa orang ini sebenarnya. Yang daerah juga diseleksi, jangan karena ini daerah maka kepala daerah dan keluarganya ikut," kata Pahala.

Ia mengatakan KPK mendorong Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) untuk memilah calon petugas haji sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Pihaknya minta Dirjen PHU membuat regulasi dan ini sudah dibuat karena dampaknya besar. Kebiasaan yang bertahun-tahun yang atas dinas ini tim pembimbing haji daerah ini sekarang sudah diseleksi berdasarkan kompetensi. (syam/TN)