95 Persen Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke KPK Tidak Akurat

 

GTOPNEWS.COM -  Pejabat negara tidak jujur dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Bahkan tercatat 95% pejabat negara itu, tidak menyampaikan harta kekayaaan yang dimiliki dengan objektif.

‘’Tahun 2021 LHKPN itu banyak yang dimanipulatif alias tidak akurat,’’ kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Isnaini di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Ia mengatakan, saat itu banyak harta kekayaan pejabat yang tak disampaikan dalam LHKPN. Misalnya bangunan, kendaraan, deposito hingga surat berharga. Hal ini dinilainya sebagai pelaporan LHKPN yang hanya sekadar mengugurkan kewajiban.

Terkait dengan itu pihaknya meminta pejabat negara tersebut menyampaikan harta kekayaan yang dimiliki ke KPK dengan akurat.

Ia mengatakan tahun ini KPK mulai menggunakan sistem Artificial Intelligence (AI) untuk membantu screening LHKPN yang sudah disubmit. Dan hal  ini berfungsi sebagai gerbang awal pengecekan kesesuaian laporan.

Jika laporan tidak sesuai maka akan diverifikasi Tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK secara manual. Sebaliknya yang sudah sesuai, pejabat negara itu akan memperoleh tanda terima pelaporan.

Penyelenggara negara katanya, tidak bisa sekadar mengisi LHKPN untuk menggugurkan kewajibannya. Saat ini KPK tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah DKI untuk menginput data kepemilikan kendaraan setiap penyelenggara negara dalam LHKPN-nya.

LHKPN merupakan bagian penting dalam monitoring dan pencegahan tindak korupsi karena menganut asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara. Laporannya bisa dipantau dan diakses langsung oleh publik melalui laman elhkpn.kpk.go.id.

Masyarakat dapat melihat rincian harta kekayaan penyelenggara negara, seperti nilai kepemilikan tanah, kendaraan, utang piutang, atau surat-surat berharga yang dimiliki pejabat negara. (syam/TN)