Eks Komisioner Minta KPK Segera Sidik Harta Jumbo Pejabat di Ditjen Pajak dan Bea Cukai

 

GTOPNEWS.COM - KPK diminta bergerak cepat menyidik dugaan harta tak wajar pejabat dan transaksi mencurigakan sejumlah pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

 “Kalau dikaitkan dengan  angka Rp 300 Triliun yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, sudah saatnya kita masuk ke penyidikan. Jangan terlalu lama, nanti capek kita karena hanya wacana-wacana doang,” kata mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa (14/3/2023).

Ia mengatakan, laporan hasil analisis (LHA) tentang harta tak wajar pejabat dan transaksi mencurigakan itu, bisa dilanjutkan ke dalam tahap penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tanpa perlu membuktikan terlebih dulu kejahatan utamanya (predicate crime).

"Informasi dari PPATK itu merupakan barang udah matang, enggak sulit dilanjut ke arah TPPU. Kita punya Pasal 69, enggak perlu penjelasan predicate crime,” kata Saut.

KPK selama ini dinilai sudah cukup melakukan upaya pencegahan. Itu sebabnya ketika terkuak ada sejumlah pejabat diduga mempunyai harta tak wajar patut diusut dan bahkan disidik.

“Soal dari asal harta itu, nanti bisa nampak belakangan, apakah gratifikasi, suap, dan lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi temuan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kemenkeu.

Ivan mengatakan transaksi mencurigakan itu bukan merupakan dugaan korupsi yang dilakukan pegawai Kemenkeu, tetapi kasus perpajakan dan kepabeanan yang dilaporkan lembaganya ke Kemenkeu selaku penyidik tindak pidana asal pencucian uang.

"Perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power atau korupsi dari pegawai Kementerian Keuangan," kata Ivan dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

Ivan tidak menampik jika pihaknya menemukan kasus lain yang menyangkut pegawai Kemenkeu. Jumlahnya tidak besar dan langsung ditangani Kemenkeu. (syam/TN)