Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Ditjen Pajak dan Be Cukai, Wapres: Usut Tuntas

 

GTOPNEWS.COM - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta bila ditemukan transaksi 300 triliun di Ditjen Pajak maupun Bea Cukai mencurigakan, harus diusut tuntas.

"Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, saya kira harus diusut tuntas," kata Ma'ruf di Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Wapres mengatakan sudah menjadi tugas aparat yang berwenang untuk mengusut temuan yang memiliki indikasi penyimpangan.

"Jika ada indikasinya menjadi kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk mengusutnya. Bila hal itu berlanjut tentu akan ditangani sesuai dengan aturan,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendapatkan laporan adanya pergerakan uang mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagian besar pergerakan uang itu terjadi di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Mahfud sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengaku sudah menyerahkan laporan adanya transaksi janggal itu di Kementerian Keuangan di luar kasus Rafael Alun Trisambodo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku baru menerima surat laporan adanya aliran dana mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai.

"Saya terima tadi pagi tapi karena sedang terbang ke sini (Kota Solo). Jadi saya belum lihat suratnya, tapi saya sudah scan," kata Sri Mulyani usai mendampingi Presiden Jokowi melakukan peninjauan di KPP Pratama Solo, Kamis (9/3/2023).

Sri Mulyani mengatakan dalam lampiran surat 36 halaman itu, tidak menunjukan angka Rp 300 triliun seperti diungkap Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.

"Terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu, angkanya. Dari mana angkanya tidak jelas. Nanti kalau kembali ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan Pak Ivan tentang angkanya dari mana," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengaku akan melakukan koordinasi secara kooperatif untuk mengetahui adanya kecurigaan aliran dana tersebut.

"Ayo Pak Mahfud, aku dibantu, aku senang, kita bersihin," jelasnya. Sri Mulyani menegaskan data itu terbukti dirinya akan melakukan menindak tegas seperti yang dilakukan terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo.

"Data-data yang kita miliki kita share juga dengan KPK. Sehingga dari sisi penegakan hukum tetap dilakukan. Jadi ada pembagian tugas dari kami ASN dan dari penegakan hukum," katanya. (syam/TN)