Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan: Usut Tiga Pegawai Pajak Punya Perusahaan Konsultan Pajak

 

GTOPNEWS.COM - KPK menemukan data 134 pegawai Ditjen Pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Dari ratusan pegawai Ditjen Pajak itu, tiga di antaranya memiliki perusahaan sebagai konsultan pajak dan lainnya.

‘’Perusahaan-perusahaan itu akan kita usut dengan mengundang mereka ke KPK pekan depan. Mereka akan kita untuk klarifikasi LHKPN nya,’’ kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (1/4/2023).

Ia mengatakan dari tiga orang itu, dua orang diduga punya saham di perusahaan tertutup. Dari dua orang tersebut satu di antaranya punya perusahaan yang dimiliki bersama oleh pegawai pajak lain.

Tidak dijelaskan identitas ketiga pegawai pajak itu. Pasalnya pihaknya masih dalam taraf persiapan penyusunan materi klarifikasi usai Tim Direktorat LHKPN KPK melakukan penelusuran ke lapangan.

Pihaknya mengaku telah melakukan verifikasi terkait perusahaan konsultan pajak yang dimiliki tiga pegawai pajak di Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum) Kementerian Keuangan .

"Disitu tertulis lengkap nama PT, identitasnya pemilik perusahaannya, alamat, dan nomor telp dan lainnya. Mereka berstatus PNS di Ditjen Pajak,’’ kata Pahala.

Mengenai saham di 280 perusahaan itu mayoritas dimiliki nama istri dari para pegawai pajak tersebut. Dan ratusan perusahaan saham ini ditemukan bergerak di banyak sektor dan bervariasi. Salah satunya katering makanan.

Dia mengatakan ada potensi konflik kepentingan terkait kepemilikan saham pegawai pajak itu. Terlebih jika perusahaan tersebut bergerak di sektor konsultan rpajak.

Menurut Pahala, perusahaan konsultan yang sahamnya dimiliki pegawai pegawai pajak itu, menimbulkan potensi perbuatan korupsi. Pegawai pajak dengan wewenangnya bisa menerima sesuatu dari wajib pajak yang di luar ketentuan.

Dikatakan pegawai pajak itu berhubungan dengan wajib pajak dan berisiko melakukan korupsi dengan menerima sesuatu yang menjadi wewenangnya.

Dipastikan transaksi ini tidak akan masuk dalam pelaporan LHKPN pegawai pajak itu. Tapi masuk dalam data perusahaan. (syam/TN)