KPK Sita Uang Rp 26,1 Miliar dari OTT Bupati Meranti Muhammad Adil

 

GTOPNEWS.COM – Dari hasil penyidikan sementara KPK menemukan indikasi pasal berlapis yang dikenakan pada tersangka Muhamamd Adil selaku Bupati Meranti.

Tersangka MA dikenakan pasal berlapis karena uang tersangka yang disita dari OTT di Pemkab Meranti mencapai sebesar Rp 26,1 miliar. Uang itu berasal  dari beberapa kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, bahwa uang haram ini dinilainya sebagai bukti awal dalam penyidikan kasus korupsi itu, dan tentunya akan disusul bukti –bukti lain.

"Saat ini bukti-bukti lain masih dalam penyidikan,’’ kata Alex di Jakarta, Sabtu (8/4/2023).

Ia mengatakan tersangka MA diduga menerima uang sekitar Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak. Hal ini kata Alex, akan ditindaklanjuti dan didalami tim penyidik lebih detail.

Alex mengatakan besaran uang itu berasal dari dugaan korupsi pada tiga tindak berbeda. Pertama, tersangka MA diduga menerima uang Rp 1,4 miliar dari PT Tanur Muthmainnah (PT TM) yang bergerak dalam bidang jasa travel umrah.

Adalah Kepala BPKAD Kabupaten Meranti Fitria Nengsih yang memiliki perusahaan jasa travel umroh itu. Fitria turut jadi tersangka dalam kasus ini.

Tersangka MA menerima suap untuk memenangkan PT TM dalam proyek pemberangkatan umrah bagi takmir masjid se Kabupaten Meranti.

Kedua, tersangka MA menyuap Fahmi selaku ketua tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau dengan uang sebesar Rp 1,1 miliar. Kini Fahmi juga ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap.

Tersangka MA nekad menyuap Fahmi untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) di Pemkab Meranti.

Yang terakhir, tersangka MA diduga melalukan pemotongan anggaran dari sejumlah dinas. Modusnya tersangka itu diduga memerintahkan jajarannya untuk menyetor ke dirinya.

Setoran bersumber dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang seolah-olah merupakan utang pada tersangka MA.

Dari hasil penyidikan sementara didapat motif bahwa dugaan korupsi itu akan digunakan tersangka MA untuk dana operasional safari politik pencalonan Gubernur Riau 2024. (syam/TN)