Kronologi OTT Bupati Meranti

GTOPNEWS.COM -  KPK menangkap Bupati Meranti Provinsi Riau Muhammad Adil (MA) dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinasnya, Kamis – Jumat 6-7 April 2023. Dalam OTT itu, Tim Penindakan KPK mengamankan 27 orang pejabat dan pihak swasta di Pemkab Meranti.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT itu berawal dari laporan masyarakat terkait adanya informasi dugaan penyerahan uang kepada Penyelenggara Negara, Kamis (6/4) di Pemkab Meranti, Pekanbaru dan Jakarta. Tim langsung bergerak ke Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

‘’Dari sini,  Tim KPK memperoleh informasi adanya perintah MA untuk mengambil uang setoran dari para kepala SKPD melalui RP, ajudan bupati,’’ kata Alex saat jumpa pers di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (7/5/2023) malam.

Ia mengatakan sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Penindakan KPK mengamankan beberapa pihak yaitu FN dan TM ke Polres Meranti. Dari keterangan keduanya didapatkan informasi adanya setoran uang dari sejumlah SKPD ke MA untuk keperluan pribadinya. Setoran seperti itu diduga sudah berlangsung lama hingga mencapai Rp 26,1 miliar.

Tim KPK langsung berkoordinasi dengan Polres Merangin guna melakukan pengamanan penangkapan Bupati M Adil di rumah dinasnya. Tim juga mengamankan seluruh SKPD Pemkab Meranti. Mereka umumnya mengaku  
telah menyerahkan uang pada MA melalui FN, ajudannya.

Saat bersamaaan, sebagian Tim KPK meluncur ke Pekanbaru guna melakukan penangkapan terhadap  MFA dan tim menemukan uang tunai Rp 1 miliar.  Uang itu rencananya diberikan ke MA untuk pengondisian pemeriksaan keuangan Pemkad Kepulauan Meranti.

Terkait dengan uang yang diamankan dalam kegiatan OTT, Alex mengatakan, bahwa yang diamankan sekitar Rp1,7 miliar. Uang itu kemudian disita untuk barang bukti (BB).

MA menjabat Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024. Sejak menjabat diduga yang bersangkutan memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU.

Uang ini kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada MA.

Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan MA dengan kisaran 5 persen s/d 10 % untuk setiap SKDP. Selanjutnya setoran UP dan GU dalam bentuk uang tunai disetorkan ke MA melalui FN selaku Kepala BPKAD Pemkab Meranti sekaligus orang kepercayaannya.

Sejumlah seoran itu  akan digunakan MA untuk dana operasional kegiatan safari politik pencalonan Gubernur Riau 2024. Selain itu, sekitar Desember 2022, MA menerima uang Rp1,4 Miliar dari PT TM (Tanur Muthmainnah) melalui FN. PT TM bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh.

‘’MA mendapatkan fee Rp 1,4 miliar dari travel umroh itu atas usahanya memenangkan proyek pemberangkatan umroh bagi para Takmir Masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti,’’ ujar Alex.

MA juga mengondisikan pemeriksaan keuangan Pemkab Meranti ke BPK Perwakilan Riau agar tahun 2022 mendapatkan predikat baik sehingga memperoleh WTP. MA bersama-sama FN memberikan uang Rp1,1 miliar pada MFH selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau. (syam/TN)